BSD dan PIK Jadi PSN, Menteri Basuki Sebut Tak Pakai APBN : Okezone Economy

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan soal penambahan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru di akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Basuki menjelaskan, tidak semua PSN tersebut serta-merta mendapatkan pendanaan dari APBN. Sebab peralihan status PSN sekaligus merubah metode proyek yang sebelumnya solicited (prakarsa pemerintah) menjadi unsolicited (prakarsa badan usaha).



“Belum tentu APBN, kalau misalnya Harbour Road II Jakarta Utara, itu hanya minta status, tapi semuanya dia (badan usaha), karena dulu unsolicited, yang lainnya tetap tidak ada costnya, itu kalau di PUPR,” ujar Menteri Basuki di Gedung DPR, Senin (4/1/2024).

Lebih lanjut, Menteri Basuki mengatakan dari 14 PSN yang baru tersebut tidak ada proyek yang menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR. Kalaupun ada pembebasan lahan, akan ditanggung oleh LMAN dibawah Kementerian Keuangan.

“(PU tidak terlibat dalam 14 PSN?) Tidak, itu masing-masing sendiri sendiri,” sambungnya.


Follow Berita Okezone di Google News


Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya

Sedangkan untuk proyek PIK 2 dan pengembangan BSD, dijelaskan Menteri Basuki mengaku proyek tersebut sudah masuk dalam kesepakatan dalam sidang kabinet. Pengembangan proyek tersebut masuk dalam unsolicited yang diprakarsai dan didanai oleh pelaku usaha.

“Itu (BSD dan PIK 2) dalam sidang kabinet sudah diputuskan, non APBN, inisiatif swasta,” kata Menteri Basuki.

“Kalau PSN itu kan ada dukungan seperti regulasi, misal nya kalau untuk pembebasan lahan, kalau Pemerintah itu dibayar oleh LMAN Kementerian Keuangan, kalau swasta tetap swasta,” pungkasnya.

Baca Juga  Harga sayuran di kota Jakarta Selatan 2023

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *