Bawaslu Usulkan 17 TPS Laksanakan Pemilihan Suara Ulang di DIY, Terbanyak di Sleman : Okezone News

YOGYAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Muhammad Najib mengusulkan setidaknya 17 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Alasannya, dilakukan PSU karena ditemukan sejumlah pelanggaran.

Najib mengungkapkan, jumlah TPS yang perlu dilakukan PSU memang terus bertambah. Jika kemarin hanya 16 TPS yang meliputi 10 Kabupaten Sleman 4 di Kabupaten Bantul dan 2 di Kota Yogyakarta. Namun dalam perkembangannya ternyata Jumlahnya ada yang bertambah dan berkurang.

“Sleman nambah 1, Bantul nambah 1 namun Kota Yogyakarta kurang 1,” ujarnya, Senin (19/2/2024) ketika disambangi di Kantornya.

Najib menambahkan bahwa untuk Sleman berubah menjadi 11 TPS, sementara Bantul 5 TPS dan Kota Yogyakarta yang awalnya 2 TPS ternyata setelah ditelusuri dua TPS itu sama lokasinya yaitu di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Sehingga jumlahnya berkurang menjadi 1 TPS.

Najib menambahkan, pihaknya telah memberikan saran perbaikan kepada PPS atau PPK. Lalu Bawaslu memberi waktu sehari untuk PPS atau PPK membuat keputusan melalui KPU apakah mereka bakal menindaklanjuti atau tidak terkait saran perbaikan itu.

Jika dalam satu hari ini tidak ada putusan berkaitan dengan keberlanjutan saran perbaikan Bawaslu, maka Bawaslu akan menanganinya dengan lanjutan penanganan pelanggaran.




Follow Berita Okezone di Google News


Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya

Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU. “Tapi tadi malam kami sudah koordinasi dengan KPU DIY, saya menganggap prinsipnya KPU DIY ini kooperatif dengan saran perbaikan kita. Kemungkinan semuanya akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan PSU,” tambah Najib.

Baca Juga  Lupa Matikan Kompor, Dua Rumah di Malang Hangus Terbakar : Okezone News

Najib mengungkapkan, sebagian besar pelanggaran karena KPPS kurang memahami aturan DPT tidak masuk dalam DPTb dan juga tidak ada DPK-nya. Seperti di LP, dia menyebut pelanggarannya ada satu pemilih dapat 6 surat suara dan telanjur dimasukkan ke kotak sehingga ada yang ke surat suaranya double.

Kemudian ada juga pemilih yang tidak masuk dalam DPT, tidak masuk dalam DPTb dan tidak masuk dalam DPK tetapi diberikan kesempatan untuk memilih. Kemudian ada juga pemilih DPTb yang memilih 5 jenis surat suara, sehingga kelebihan 4 surat suara

“ada juga DPK yang dapat 1 surat suara,”tambahnya.

Menurutnya, peristiwa ini terjadi karena petugas KPPS masih rancu pemahamannya mana yang menerima surat suara antara DPTb dan DPK sehingga harusnya DPTb dapat 1 surat suara justru dikasih 5, yang harusnya DPK dikasih 5 surat suara justru dapat 1 surat suara.

Untuk pelaksanaan PSU, nantinya KPU kota dan kabupaten yang akan memastikan dan memutuskan waktu pelaksanaannya. Tetapi menurut ketentuan harus dilaksanakan H+10, sehingga 24 Februari harus dilaksanakan.

“Kita akan awasi di tempat tempat yang dilaksanakan lagi pemungutan ulang,” tambahnya.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *